Sistem Perkembangan Perbankan Syariah
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perbankan Syariah di Indonesia
Yang Diampu Oleh:
Faisal Abdul Haris
Disusun oleh:
Siti solikhah I000 090 001
Khotijah Munawwaroh I000 090 002
Prapti Kustina I000 090 012
Fitra Zuli Taufan Jasa I000 090 010
Fathurrohman Husen I000 090 016
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011
Pendahuluan
Pengertian Bank Islam (Islamic Bank) Secara umum adalah bank yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak
istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank
Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank
Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank).
Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis
penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang
secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.
Perbankan
Indonesia diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (disingkat UUPI), sehingga berdasarkan
kegiatan usahanya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.[1]
Dalam makalah ini pemakalah akan mencoba untuk membahas lebih dalam lagi
tentang sejarah munculnya sistem perbankan Syari’ah atau perbankan islam
berikut dengan pembentukan dan perkembangan perbankan syari’ah di berbagai
negara. Pembahasan yang terakhir pada makalah ini akan kami lampirkan tentang
sejarah Perbankan syari’ah di Indonesia beserta perkembanganya baik dari aspek
legalitasnya, aturan-aturan di dalamnya serta perkembanganya. Semoga dalam
pemaparan makalah yang kami tulis ini mampu mengantarkan kepada pemahaman
seputar sejarah dan perkembangan perbankan syari’ah baik di Indonesia ataupun
di berbagai lainya.
Pembahasan
A.
Sejarah kelahiran sistem
perbankan syariah
Banyak
sejarah mencatat bahwa kelahiran sistem perbankan syari’ah yang mempunyai
landasan tujuan bahwa Agama Islam melarang untuk memungut maupun meminjam
dengan bunga atau yang disebut dengan istilah riba, selain itu Islam juga
melarang melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Berdasarkan landasan ini maka
muncullah usaha untuk membentuk suatu sistem perbangkan yang dikembangkan
berdasarkan syari’ah (hukum) Islam yang di tandai dengan kehadiran dua
gerakan renaissance
Islam modern yaitu neorevivalis dan modernis sehingga lahirlah Perbankan
Syariah atau Perbangkan Islam, dimana sistem perbankan konvensional tidak dapat
menjamin hal ini. Maka pada tahun 1963 Mesir menjadi negara yang pertama kali
memunculkan Perbankan Syari’ah tanpa menggunakan embel-embel islam. Hal ini
dilakukan karena adanaya kekhawatiran rezim yang bekuasa pada saat itu akan
melihatnya sebagai gerakan fundamintalis. Perintisan usaha ini dipimpin oleh
Ahmad El Najjar dengan membentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit
sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr. Eksperimen ini berlangsung hingga
tahun 1967, dan pada saat itu sudah berdiri Sembilan bank dengan konsep serupa.
Bank-bank ini tidak memungut ataupun menerima bunga dan sebagian besar
berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industry secara langsung dalam
bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.
B. Pembentukan
bank-bank syariah
Pada tahun 1971 di Mesir
mendirikan Nasir Social bank dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial
bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada
agama maupun syariat islam.
Islamic Development Bank (IDB) kemudian
berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam
Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar
pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di
negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan
profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan
diri berdasar pada syariah islam.
Di belahan negara lain pada kurun 1970-an,
sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain
berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal
Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia
Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit
presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation
yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah
haji.
- Perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara
Fungsi-fungsi bank sudah
dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan uang,
memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang. Namun, biasanya satu orang hanya
melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga
fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.
Fungsi ini terus berlanjud hingga
masa modern, sehingga muncul suatu usaha untuk mendirikan bank tanpa bunga, hal
ini pertama kali dilakukan oleh negara Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an,
namun usaha tersebut tidak berhasil. Berikutnya, eksperimen dilakukan di
Pakistan pada akhir 1950-an. Namun, eksperimen pendirian bank syariah yang
paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada 1963, dengan
berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi
bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip
Islam ternyata masih dapat diaplikasi dalam bisnis modern. Salah satu tonggak
perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB,
atau Bank Pembangunan Islam) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank
pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia
(Asia Development Bank, ADB) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam
(OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia.
Pada era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam sudah menyebar ke
banyak negara. Misalnya, Dubai Islamic Bank (1975) dan Kuwait Finance House
(1977) di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan,
bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut menjadi nur-bung,
sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan
bunga. Kini perbankan syariah sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan
negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai
bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, tepatnya Denmark, tahun 1983. Di
Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa
1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.
Dari berbagai perkembangan laporan tentang bank Islam ini, ternyata bahwa
operasional perbankan Islam hanya dikendalikan oleh tiga prinsip dasar yaitu ;
1. Penghapusan suatu Bunga dalam
segala bentuk transaksi.
2. Melakukan segala aktivitas bisnis
yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan
industri.
3. Memberikan suatu pelayanan sosial
yang tercermin dalam penggunaan dana dana zakat untuk kesejahteraan fakir
miskin.
Perkembangan lebih lanjud bank-bank
syari’ah di berbagai negara tampak pada pada negara-negara berikut:
1) Pakistan : Pada bulan Juli 1970 Pakistan
menyatakan diri bahwa sistem bunga dihapus di 3 institusi yaitu : National
Investmen, House Building Finance Co. & Mutual Funds of the Investment Co.
of Pakistan. Awal 1985, seluruh sistem perbankan di Pakistan dikonversi menjadi
Sistem Perbankan Syariah.
2) Mesir : Pada bulan Maret 1978 Mulai mengroperasikan Faisal Islamic Bank. Diikuti
dengan Islamic International Bank for Investment and Development.
3) Syprus : Pada bulan Maret 1983 mulai beroperasi Faisal Islamic Bank of Kibris
& mendirikan Faisal Islamic Investment Co.
4) Kuwait : Tahun 1977, beroperasi Kuwait Finance House.
5) Bahrain : Merupakan off-shore banking
heaven terbesar di Timur Tengah. Salah satu bank beroperasi disini
yaitu Citi Islamic Bank of Bahrain (anak perusahaan Citi Corp. N.A), Faisal
Islamic Bank of Bahrain & Al-Barakah Bank.
6) Uni Emirat Arab : Tahun 1975, berdiri Dubai
Islamic Bank beroperasi pada bidang perumahan, proyek industri & aktivitas
sosial.
7) Malaysia : Tahun 1983, beroperasi
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), merupakan bank syariah pertama. Tahun 1999
beroperasi Bank Bumi Putera Muamalah.
8) Iran : Bermula saat revolusi Islam Iran tahun 1979, namun sejak tahun 1983
dikeluarkan UU Perbankan Islam yang mewajibkan bank yang beropeasi harus
berdaarkan syariah.[2]
D. Perkembangan
bank syariah di Indonesia
a.
Latar belakang
Rintisan praktek perbankan Islam
di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi
bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat
dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen
A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji
coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di
antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho
Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah
mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk
menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan
pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya
secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus,
yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.
Prakarsa lebih khusus mengenai
pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 –
20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan
lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil
lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV
MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan
kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud
disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan
konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan
MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai
akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei
1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.
Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kelahiran Bank Islam di Indonesia
relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI.
Hal tersebut merupakan ironi,
mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam
beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank
Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada
waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan
pendirian Bank Islam di Indonesia karena political-will belum mendukung.
Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan
satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di
Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI
membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan
konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta
pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank
yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga,
Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.[3]
Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No.
70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank
berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71
Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank
Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi
hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang
berdasarkan bagi hasil”.
Kesimpulan bahwa “bank
berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank
Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun
1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut
ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip
muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.
Melihat ketentuan-ketentuan yang
ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan
perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan
dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam
hal :
1.
Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan
perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan
usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip
bagi hasil.
2.
Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang
bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan
agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana pembentukannya dilakukan
oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pada saat berlakunya UU No. 7
Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di atas tidak ada lagi peraturan
perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di
Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek
traksaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah
dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat.
Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan
investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas,
mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah
yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia,
Pemerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan
BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account yang
diberi istilah sebagai “Pendapatan Non Halal”, yakni pendapatan yang didapat
dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.
Perkembangan lain yang patut
dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat
Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan
pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa
muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di
kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi
atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi
salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan
atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian
tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan
Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003
menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan
Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat
organisasi MUI.
Meskipun pada saat berlakunya
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat
terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman,
SH merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam
kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam
makalahnya yang berjudul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional”
beliau mengatakan sebagai berikut :
“Undang-undang Perbankan No. 7
Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia.
Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal
dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya
sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha
yang mempergunakan sistem “bunga”.
… Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”
… Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”
b.
Era Reformasi
Perkembangan pada era ini
ditandai oleh berlakunya Undang-undang yang ditetapkan dalam Undang-undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan
dengan istilah Bank Syari’ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Pada
tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat
Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah
dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :
1.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum,
khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang
Syariah;
2.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
3.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Selanjutnya berkenaan dengan
operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23
Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank
Indonesia, yakni :
1.
Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam
Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah , yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan
giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah;
2.
Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank
Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana
penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3.
Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia (SWBI) , yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti
penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti
dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
dalam praktek perbankan konvensional.
Berkenaan dengan
peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, relevan dikemukakan dalam hal ini
mengenai tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Pasal 10 ayat (2) UUBI
memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara
berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian
Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk
mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai
undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan
memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia
dalam melakukan tugas dan kewenangannya.
Disamping peraturan-peraturan
tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah,
Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas
jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi
penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa
mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi,
pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga
keuangan syariah.[4]
Kesimpulan
Dari
pemaparan makalah di atas maka pemakalah mengambil kesimpulan sebagaimana
berikut, bahwa:
1. Kelahirannya perbankan syariah ini
dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern, yakni
neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini
sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya
berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
2. Upaya awal penerapan sistem profit
dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekita tahun 1940-an, yaitu
adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan
institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pd tahun 1963
di Kairo, Mesir. Setelah itu mulailah berkembang bank-bank di berbagai negara
yang menggunakan sistem perbankan syariah seperti di negara Kuwait, Bahrain,
Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran dan juga Indonesia.
3. Rintisan praktek perbankan Islam
di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi
bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.
4. Undang-undang Perbankan
Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk
kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan
usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.
Refrensi
[1] ( http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia. di akses 1 oktober pukul.09.30)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar